Cara Mudah Mendapatkan Sertifikat Tanah Elektronik

Sertifikat tanah adalah pesan, karakteristik dari fakta bahwa ada hak atas tanah, hak pengelolaan, kepemilikan tanah wakaf serta kewajiban yang semuanya dicatat dalam pembukuan tanah masing-masing. Meski begitu, saat ini sudah ada sertifikat tanah elektronik atau e-sertifikat.

Kepemilikan sertifikat elektronik berlaku untuk tanah yang belum terdaftar dan juga berlaku untuk tanah yang sudah memiliki sertifikat fisik. Dokumen ini sendiri hanya dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) melalui kantor badan pertanahan masing-masing daerah.


Ada juga ketentuan sertifikat tanah elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri/Kepala BPN No 1 Tahun 2021 tentang sertifikat elektronik.
Di sisi lain, untuk saat ini, pengajuan pendaftaran sertifikat berbasis kertas dapat dilakukan secara elektronik. Itu sesuai dengan pasal 2. Aplikasi untuk pendaftaran properti secara elektronik mencakup pendaftaran properti dari awal serta informasi pemeliharaan mengenai properti terdaftar.

romasi hak serta peraturan dalam bentuk:

  • Dokumen elektronik yang diakui keabsahannya oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, serta/ atau
  • Hasil penelaahan fisik dokumen asli dengan media untuk mendeteksinya sebagai acuan penerbitan informasi berbentuk: data digital, peta bidang tanah / ruang dan lainnya.

Ini berlaku untuk tanah yang belum terdaftar. Kegiatan ini adalah pengumpulan dan pengolahan informasi fisik berupa dokumen elektronik, seperti:

– Mengukur foto

– Peta tanah atau ruang

– Pesan pengukuran, sketsa cetak biru bangunan bertingkat tinggi, atau pesan pengukuran ruang

– Dokumen lain yang dihasilkan dari pengumpulan dan pemrosesan informasi fisik

2. Tanah yang telah dibatasi dalam pendaftaran sistematis atau sporadis diberikan nomor identifikasi lapangan tanah nomor

3. Membuktikan hak kepemilikan atas tanah dengan peralatan faktual tertulis dalam bentuk:

– Dokumen elektronik yang dikeluarkan melalui sistem elektronik, dan / atau

– Dokumen menghadapi konversi menjadi dokumen elektronik

4. Pengumpulan dan penelitian informasi hak dan peraturan berupa:

Teks tersebut menjelaskan berbagai jenis dokumen dan laporan penelitian hukum yang terkait dengan sengketa batas tanah. Ini termasuk risalah dari rapat komite, laporan lapangan dari para peneliti, dan pengumuman keputusan yang dibuat mengenai hak milik.

– Pengumuman catatan informasi yuridis serta informasi raga bidang

– tanah

– Kabar kegiatan pengesahan informasi raga serta informasi yuridis

– Keputusan penetapan hak

– Dokumen yang lain hasil pengumpulan serta riset informasi yuridis

5. Tanah yang telah diresmikan haknya ataupun berstatus tanah wakaf hendak didaftar lewat sistem elektronik serta diterbitkan sertipikat- el

6. Pemegang hak ataupun nazhir hendak menemukan sertipikat- el serta aksesnya.

Syarat dan metode perubahan sertifikat tanah menjadi sertifikat tanah elektronik hanya dapat dicoba pada bidang tanah yang telah terdaftar dan mengeluarkan Sertifikat Hak Atas Tanah, hak pengelolaan, hak kepemilikan atas unit rumah atau tanah wakaf.


– Layanan penggantian dicoba lewat permohonan pelayanan pemeliharaan informasi registrasi tanah

– Penggantian bisa dicoba bila informasi raga serta yuridis pada novel tanah dan sertifikat cocok dengan yang terdapat dalam sistem elektronik

– Bila tidak cocok, Kepala Kantor Pertanahan hendak melaksanakan validasi lewat informasi pemegang hak, raga, serta yuridis

– Penggantian jadi sertifikat tanah elektronik ataupun sertipikat- el menyertakan pergantian novel tanah, pesan ukur, serta/ ataupun foto denah satuan rumah susun jadi dokumen elektronik

– Berikutnya, penggantian sertipikat- el dicatat pada novel tanah, pesan ukur, serta/ ataupun foto denah satuan rumah susun

– Kepala Kantor Pertanahan hendak menarik sertifikat buat disatukan dengan novel tanah serta ditaruh jadi warkah pada Kantor Pertanahan

– Segala warkah hendak hadapi alih media( scan) serta ditaruh dalam pangkalan informasi.

 

Kepala divisi Administrasi Sertifikasi Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN), Fitriyani Hasibuan, mengatakan ada perbedaan biaya yang dikenakan untuk administrasi sertifikasi di PTSL dan PTSL-PM.

Ia mengatakan, sesuai regulasi, biaya administrasi sertifikasi di PTSL ditetapkan sebesar Rp 150 ribu di Jawa, sedangkan di luar Jawa bisa lebih tinggi. Persyaratan itu mengacu pada SKB 3 menteri, yaitu Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri dari Desa [daerah pedesaan], Daerah Tertinggal dan Transmigrasi terkait pendanaan.